Sunday, September 05, 2010

Berita

NU: Indonesia Jangan Minder Hadapi Malaysia

SBY harus menyatakan bahwa Malaysia terbukti salah dan untuk itu harus minta maaf


VIVAnews - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Said Aqil Siradj, mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar mendesak Malaysia meminta maaf kepada Indonesia, atas pelecehan terhadap kedaulatan bangsa dengan melakukan pelanmggaran perbatasan dan penangkapan kepada tiga petugas DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) itu. Karena itu SBY sebagai kepala negara harus tegas  dan berani menghadapi Malaysia.

“Yang diinginkan PBNU dalam masalah Malaysia-Indonesia adalah agar SBY bersikap tegas dan berani kepada Malsyaia karena kita ada di pihak yang benar. SBY harus menyatakan bahwa kamu (Malaysia) terbukti salah dan untuk itu harus meminta maaf kepada rakyat Indonesia,”tandas Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj.

Dia mengatakan hal itu kepada para wartawan saat berbuka puasa bersama dengan para ulama, duta besar negara sahabat dan pengurus PBNU di Gedung PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta, Sabtu 4 September 2010.

Hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut antara lain Wakil Ketua Umum PBNU KH. As’ad Ali Said, Sekjen PBNU H. Iqbal Sullam. Enceng Sobirin, Mun’im DZ, Menakertrans A. Muhaimin Iskandar, Menteri PDT A. Hilmy Faishal Zain dll.

Yang pasti lanjut Said Aqil, NU berharap bangsa Indonesia tidak takut atau minder menghadapi Malaysia, karena Indoensia dalam pihak yang benar. “Apalagi masalah ini menyangkut harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia, sehingga sebagai kepala negara SBY harus tegas menghadapi setiap negara yang coba-coba melecehkan kedaulatan negara,”tambah Said Aqil Siradj berharap.

(http://nasional.vivanews.com)

 

Pembentukan Negara Yahudi: Dari Washington Ke Mesir?

Pembentukan Negara Yahudi: Dari Washington Ke Mesir?

 

Para pemimpin Otoritas Palestina dan Israel telah setuju untuk melakukan serangkaian pembicaraan langsung menyusul pembicaraan antara Mahmoud Abbas dan Benjamin Netanyahu di Washington.

Mereka terus mencari bentuk kerangka kerja sama kesepakatan damai yang didukung AS untuk mengakhiri konflik yang telah memanas selama enam dasawarsa.

Para diplomat itu mengatakan bahwa pertemuan selanjutnya akan berlangsung di Mesir.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu telah sepakat untuk bertemu lagi pada 14-15 September dan mengadakan pembicaraan setiap dua minggu sekali, begitu menurut utusan perdamaian AS untuk Timur Tengah, George Mitchell, pada hari Kamis (2/9).

"Kami yakin bahwa jika Anda bergerak maju dengan itikad baik dan tidak bimbang dalam komitmen Anda atas nama rakyat Anda, kita dapat menyelesaikan semua masalah inti dalam satu tahun ini," kata Hillary Clinton kepada Abbas dan Netanyahu ketika pembicaraan dimulai.

"Anda memiliki kesempatan untuk mengakhiri konflik dan permusuhan antara rakyat Anda sekali ini dan untuk selamanya."

Kedua pemimpin Israel dan Otoritas Palestina itu berjabat tangan setelah memulai pembicaraan formal di ruang tamu Departemen Luar Negeri AS, menandai dimulainya kembali dialog langsung yang berhenti pada tahun 2008.

Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton memang menjadi pembawa acara dalam acara itu. (sa/worldbulletin)

 

Hari Quds di AS Sepakat Boikot Produk Israel

Hari Quds di AS Sepakat Boikot Produk Israel

 

Para demonstran Amerika menandai Hari Quds Internasional telah mengumumkan bahwa mereka memboikot produk Israel sebagai indikasi dukungan mereka terhadap bangsa Palestina.

 

Demonstran warga Amerika menggelar aksi massa di ibukota Washington AS pada hari Jumat kemarin (3/9) bersama dengan umat Muslim lain di seluruh dunia untuk memperingati Hari Quds Internasional, IRIB melaporkan.

Pada akhir aksi unjuk rasa, pernyataan yang dikeluarkan oleh para peserta demo mengatakan bahwa mereka tidak lagi menggunakan barang-barang dari Israel dan memboikot perusahaan besar Amerika Serikat yang mendukung Israel untuk menunjukkan persatuan mereka dengan bangsa Palestina.

Demonstran mendukung hak bangsa Palestina untuk membela diri dan memilih dan membentuk pemerintahan mereka sendiri.

Dalam pernyataannya, mereka juga menyerukan referendum yang akan dilaksanakan, di mana semua orang Palestina - Muslim, Kristen dan Yahudi - dapat menentukan masa depan mereka.

Mereka berkata bahwa semua orang Palestina dari semua agama harus menikmati persamaan hak.

Hari Quds Internasional pertama kali diselenggarakan oleh Pendiri Republik syi'ah Iran, Ayatollah Khomeini.

Hari Quds internasional diselenggarakan pada hari Jumat terakhir bulan puasa Ramadhan, di mana umat Islam di seluruh dunia terus melakukan aksi untuk mendukung saudara seiman mereka rakyat Palestina.(fq/prtv)

(eramuslim.com)

   

Draf Raperda Miras Diserahkan pada Kementerian Perdagangan, Pansus Pertahankan Pasal 5

source from :www.klik-galamedia.com
Sabtu, 19 Juni 2010

JLN. ACEH,(GM)-
Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kota Bandung yang membahas rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pelarangan, pengendalian, dan pengawasan peredaran minuman beralkohol mulai memasuki tahap final. Pansus sejak Senin (14/6) telah menyerahkan draf raperda tersebut kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Ketua Pansus IV DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar, Jumat (18/6), menyatakan, dalam draf yang diserahkan kepada Kementerian Perdagangan, esensi dari pasal 5 raperda yang selama ini menjadi perdebatan sengit tidak diubah. Artinya, dalam pasal 5 yang mengatur masalah tempat penjualan minuman beralkohol itu, masih dicantumkan hotel bintang 3, 4, dan 5 serta diskotek, tempat hiburan lainnya serta restoran bertanda khusus.

"Namun, sebenarnya ada banyak perubahan dalam draf yang kami serahkan ke Kementerian Perdagangan. Mulai dari judul, konsiderans, dan pasal-pasal lainnya yang juga banyak berubah. Khusus untuk pasal 5, masih sama dengan sebelumnya yang pernah dibahas di pansus. Artinya, tempat-tempat yang diperbolehkan berjualan juga seperti yang kemarin kita sepakati bersama," tutur Tomtom kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh.

Tomtom menjelaskan, pasal 5 yang mengatur masalah tempat sudah menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Mulai dari aspirasi pemkot, pengusaha, hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pasal tersebut pun telah mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi usulan berbagai elemen di masyarakat.

Lebih lanjut dikatakan Tomtom, saat ini pihaknya menunggu koreksi dari Kementerian Perdagangan. Setelah itu draf akan segera diplenokan di tingkat pansus untuk kemudian dibawa ke tingkat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD dan diparipurnakan.

"Jadwal tentatif dari Bamus rapat paripurna dilakukan akhir bulan ini. Tapi itu juga masih bisa diubah. Bamus tentu akan mengagendakan kembali rapat paripurna berdasarkan hasil di tingkat pansus," imbuhnya.

Seperti diberitakan, pasal 5 yang mengatur tempat penjualan minuman beralkohol pernah disorot Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Fraksi ini menilai, tidak berubahnya pasal 5 dalam perda yang mengatur masalah tempat penjualan sebagai bentuk "ketidakpatuhan" pansus akan rekomendasi yang disampaikan MUI Kota Bandung terkait peredaran miras.

Tidak berubahnya tempat berjualan miras justru akan menimbulkan anggapan miring di masyarakat. Masyarakat pun akan menilai keberadaan perda sia-sia dan tidak akan terlalu berpengaruh sama sekali. Pasalnya, sebelum dan setelah ada perda kondisi di lapangan tidak akan jauh berbeda dan miras masih boleh dijual di hotel bintang 3, 4, 5, dan tempat hiburan lainnya.

Salah seorang anggota Fraksi PKS, Tedy Rusmawan menyatakan, sebaiknya pansus mengakomodasi rekomendasi yang disampaikan MUI Kota Bandung. Khususnya rekomendasi mengenai pasal 5 yang mengatur masalah tempat berjualan miras. Pada prinsipnya, rekomendasi dari MUI merupakan hasil kajian yang mendalam dari para ulama. (B.114)**
 

Yerusalem Akan Runtuhkan Rumah Warga Palestina

Selasa, 22 Juni 2010 - 17:08 wib

Source form :Fajar Nugraha - Okezone
Pemukiman Palestina yang hendak diruntuhkan Israel (Foto: Reuters)

YERUSALEM - Rencana Pemerintah Kota Yerusalem yang akan meruntuhkan 22 rumah milik warga Palestina di sebelah timur Kota Suci mengundang kecaman dari pemerintah pusat Israel.

Menteri Pertahanan Ehud Barak menanggap rencana itu tidak dapat diterima untuk saat ini.

Ehud Barak yang sedang dalam kunjungan kenegaraan di Washington, Amerika Serikat (AS), mengkritik pemerintah Kota Yerusalem yang bertingkah dengan pikiran sehat saat ini. Barak juga menuduh Yerusalem tidak memperhatikan waktu yang tepat untuk mengumumkan rencana tersebut. Demikian diberitakan Associated Press, Selasa (22/6/2010).

Rencana pemerintah Kota Yerusalem tersebut dilakukan untuk memberikan akses luas bagi wisatawan yang mengunjungi pusat Israel tersebut. Namun menurut Barak rencana ini dapat meningkatkan perpecahan yang sudah terjadi antara warga arab Palestina dan penduduk yahudi yang ada di kota itu.
Belum lagi Barak menambahkan jika rencana tersebut dapat membuka konflik baru dengan Amerika Serikat (AS). Negeri Adidaya tersebut sebelumnya sudah mengecam keras rencana peruntuhan tersebut.

Pada Maret lalu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendesak Walikota Yerusalem untuk menunda rencana tersebut, agak pemerintah dapat melakukan negosiasi dengan warga Palestina yang rumahnya akan diruntuhkan. Penundaan itu sendiri sepertinya dilakukan untuk mengantisipasi kritikan keras dari AS.
(faj)

   

Page 1 of 3

Polling

Apakah rokok perlu diharamkan?


Head Line

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Statistik Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday449
mod_vvisit_counterYesterday501
mod_vvisit_counterThis week449
mod_vvisit_counterLast week4030
mod_vvisit_counterThis month3110
mod_vvisit_counterLast month18720
mod_vvisit_counterAll days112083

Who's Online

We have 4 guests online